1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU/PT. DUTA KARYA PERKASA, untuk seluruhnya;

1. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) terhadap TERMOHON PKPU/PT. DUTA KARYA PERKASA untuk paling lama 45 (Empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan.

1. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU.

1. Menunjuk dan mengangkat:

MUHAMMAD RIZAL RUSTAM, S.H., M.H. Kurator dan pengurus yang terdaftar di Depkum HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor: AHU-21 AH. 04.03-2019, Tanggal 26 Pebruari 2019, beralamat di ISMAK ADVOCATEN, Jl. Tebet Barat IX No.7B, Jakarta Selatan, 12810;

Selaku Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON PKPU dan dan/atau Kurator apabila TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit oleh karena gagal dalam PKPU.

5.      Memerintahkan PENGURUS untuk memanggil TERMOHON PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (Empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan.

6.       Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON PKPU.