SUBSIDIAIR :

------ terdakwa Abdul Khanif Prasetyo Bin Ahmad Jamil, selaku pengendali pekerjaan konstruksi belanja modal bangunan gedung kantor (Rehabilitasi Gedung Puskesmas Bumiaji) Tahun Anggaran 2021, bersama-sama dengan:

1. Saksi Angga Dwi Prastya Bin Legyo Iswanto, yang berdasarkan akta Notaris Nomor : 03 tanggal 17 Maret 2020 di Notaris Ika Indriyani Nurullah S.H.,M.kn menjabat selaku Direktur CV. Punakawan, pada tahun 2021 saksi Angga Dwi Prastya Bin Legyo Iswanto merupakan penyedia jasa konstruksi paket pekerjaan konstruksi belanja modal bangunan gedung kantor (Rehabilitasi Gedung Puskesmas Bumiaji) Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 690/RG-01.10/SP-PPK/BMJ/422.107/2021 tanggal 13 Agustus 2021 (diajukan dalam penuntutan terpisah);

2. Saksi Diah Aryanti, yang berdasarkan akta Notaris Nomor : 19 tanggal 28 Mei 2015 di Notaris Prawiastuti Retno Endah S.H. menjabat selaku Direktur CV. Diah Anugrah Pratama yang merupakan penyedia jasa pengawasan Rehabilitasi Puskesmas Bumiaji berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor SPK : 760/SPK-PPK/R-Bumiaji/422.107/2021 tanggal 13 Agustus 2021 (diajukan dalam penuntutan terpisah);

3. Saksi Kartika Trisulandari, selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Batu tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/401/KEP/422.012/2020 tanggal 30 Desember 2020, sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kota Batu tahun 2021 berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Batu Nomor : 027/52.1/422.023/2021 tanggal 11 Februari 2021 (diajukan dalam penuntutan terpisah);

pada kurun waktu Bulan Agustus 2021 sampai dengan Bulan November 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih pada tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di Gedung Puskesmas Bumiaji Kota Batu di Jl. Raya Pandanrejo No. 43 Bumiaji Kota Batu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.