1.  Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap PARA TERMOHON PKPU untuk seluruhnya;

2.  Menyatakan PARA TERMOHON PKPU berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) dengan segala akibat hukumnya untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;

3.  Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada PENGADILAN NEGERI SURABAYA untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PARA TERMOHON PKPU;

4.  Menunjuk dan mengangkat:

• Arif Sharon Simanjuntak, S.H, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-189AH.04.03-2021, tanggal 19 Maret 2021, beralamat di Menara Global Lt.7, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.27, Jakarta Selatan.

Selaku Pengurus dalam proses PKPU PARA TERMOHON PKPU dan/atau menjadi Kurator dalam hal PARA TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam
UU No. 37/2004.

5.  Menetapkan sidang yang merupakan rapat pemusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a-quo diucapkan;

6.  Memerintahkan Pengurus untuk memanggil PARA TERMOHON PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut pada butir 5;

7.  Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

8. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.