PERTAMA

---------- Bahwa Terdakwa SUPRIYATNO selaku Direktur PT. LINTANG UTAMA NUSANTARA  sebagai Penyedia Pengadaan Alat-Alat Bengkel SMK Paket 2 untuk 13 lembaga/SMK Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor : 027.08/171.2/101.3/2017 tanggal 11 September 2017 bersama dengan JIMMY TANAYA selaku Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Penyedia Kegiatan Bantuan Modal Sarana dan Prasaran SMK Negeri dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga keponakan terdakwa SUPRIYATNO serta bersama-sama dengan saksi Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si  selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan  bersama dengan saksi Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd. selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor PT. LINTANG UTAMA NUSANTARA di Jalan Ngagel Jaya Utara No. 2 Kota Surabaya dan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Jalan Gentengkali No.33 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu:

1.  Melakukan permufakatan bersama dengan JIMMY TANAYA (keponakan terdakwa) serta Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si. dan Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd. untuk menentukan keluarga JIMMY TANAYA sebagai Penyedia paket-paket pekerjaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Belanja Modal SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, sehingga bertentangan dengan Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Secara melawan hukum mengatur dan menentukan harga barang yang tidak sesuai dengan harga pasar yang digunakan dalam penawaran tender maupun sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si  selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Melakukan persengkongkolan dengan JIMMY TANAYA (keponakan terdakwa) serta dengan PT. DESINA DEWA RIZKY dan PT. ERA MILENIA BINA HARAPAN, untuk mengatur harga penawaran sehingga penunjukan PT. LINTANG UTAMA NUSANTARA sebagai Penyedia terkesan seakan-akan melalui tender sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 Ayat (1) huruf b Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 29.506.275.850 ( dua puluh sembilan milyar lima ratus enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 29.506.275.850 ( dua puluh sembilan milyar lima ratus enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : PE.03.03/SR-964 /PW13/5.1/2025 tanggal: 16 Desember 2025,

KEDUA

---------- Bahwa Terdakwa SUPRIYATNO selaku Direktur PT. LINTANG UTAMA NUSANTARA  sebagai Penyedia Pengadaan Alat-Alat Bengkel SMK Paket 2 untuk 13 lembaga/SMK Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor : 027.08/171.2/101.3/2017 tanggal 11 September 2017 bersama dengan saksi JIMMY TANAYA selaku Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Penyedia Kegiatan Bantuan Modal Sarana dan Prasaran SMK Negeri dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga keponakan terdakwa SUPRIYATNO serta bersama-sama dengan saksi Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si  selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan  bersama dengan saksi Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd. selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor PT. LINTANG UTAMA NUSANTARA di Jalan Ngagel Jaya Utara No. 2 Kota Surabaya dan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Jalan Gentengkali No.33 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan jumlah secara keseluruhan sebesar 29.506.275.850 ( dua puluh sembilan milyar lima ratus enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), turut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :

1. Melakukan permufakatan bersama dengan JIMMY TANAYA (keponakan terdakwa) serta Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si. dan Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd. untuk menentukan keluarga JIMMY TANAYA sebagai Penyedia paket-paket pekerjaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Belanja Modal SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, sehingga bertentangan dengan Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Secara melawan hukum mengatur dan menentukan harga barang yang tidak sesuai dengan harga pasar yang digunakan dalam penawaran tender maupun sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si  selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Melakukan persengkongkolan dengan JIMMY TANAYA (keponakan terdakwa) serta dengan PT. DESINA DEWA RIZKY dan PT. ERA MILENIA BINA HARAPAN, untuk mengatur harga penawaran sehingga penunjukan PT. LINTANG UTAMA NUSANTARA sebagai Penyedia terkesan seakan-akan melalui tender sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 Ayat (1) huruf b Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar 29.506.275.850 ( dua puluh sembilan milyar lima ratus enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah)  atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : PE.03.03/SR-964 /PW13/5.1/2025 tanggal: 16 Desember 2025,