P R I M A I R:

            Bahwa terdakwa Defi Choilia S.Pd Binti Ahmad Suroso, yang merupakan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) SDN 3 Giripurno Kota Batu, bersama-sama dengan Saksi Nelly Triliawati, S.Tp, Binti Yan Saputra (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Fitriani Binti Eko Suwarno (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada kurun waktu antara bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023  atau setidak tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2023, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Batu 2 di Jl. Diponegoro Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, turut serta melakukan tindak pidana secara melawan hukum yaitu telah mencari calon debitur yang bersedia dipinjam nama untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (selanjutnya disebut sebagai “KUR”) Mikro dan Kredit Usaha Pedesaan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai “KUPRA”) dan mengkondisikan calon debitur dengan cara membuatkan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya di lapangan, sehingga seolah-olah calon debitur telah memenuhi syarat untuk menerima KUR Mikro dan KUPRA, yang tidak sesuai dengan prosedur pemberian KUR Mikro dan KUPRA pada Bank Rakyat Indonesia sebagaimana dalam Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk. Nomor SE.07-DIR/KRD/03/2023 tanggal 06 Maret 2023 tentang KUR Jo. Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk. Nomor : SE-08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang KUR Mikro dan Surat Kantor Pusat PT BRI (Persero) Tbk. Nomor B.11–DIR/MBD/01.2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Kupedes Rakyat s.d. Rp100 juta (sesuai dengan point nomor 3 tentang ketentuan Umum) Jo. Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk. Nomor SE.29DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes serta Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SE. 48-DIR/HCS/09/2020 tentang Peraturan Disiplin, Pelanggaran Fundamental Aspek Perkreditan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri terdakwa sendiri, Saksi Fitriani Binti Eko Suwarno dan Saksi Nelly Triliawati, S.Tp, Binti Yan Saputra, dari dana pencairan KUR Mikro dan KUPRA, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp934.861.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-228/PW13/5.2/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pemberian KUR dan KUPRA pada PT Bank BRI (Persero) Tbk. Unit Batu 2 Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta Tahun 2022 dan 2023 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,

SUBSIDIAIR:

            Bahwa terdakwa Defi Choilia S.Pd Binti Ahmad Suroso, yang merupakan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) SDN 3 Giripurno Kota Batu, bersama-sama dengan Saksi Nelly Triliawati, S.Tp, Binti Yan Saputra (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Fitriani Binti Eko Suwarno (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada kurun waktu antara bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023  atau setidak tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2023, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Batu 2 di Jl. Diponegoro Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, turut serta melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan diri terdakwa sendiri, Saksi Fitriani Binti Eko Suwarno dan Saksi Nelly Triliawati, S.Tp, Binti Yan Saputra, dari dana pencairan Kredit Usaha Rakyat (selanjutnya disebut sebagai “KUR”) Mikro dan Kredit Usaha Pedesaan Rakyat (selanjutnya disebut sabagai “KUPRA”), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu terdakwa telah mencari calon debitur yang bersedia dipinjam nama untuk pengajuan KUR Mikro dan KUPRA dan mengkondisikan calon debitur dengan cara membuatkan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya di lapangan, sehingga seolah-olah calon debitur telah memenuhi syarat untuk menerima KUR Mikro dan KUPRA, yang tidak sesuai dengan prosedur pemberian KUR Mikro dan KUPRA pada Bank Rakyat Indonesia sebagaimana dalam Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk. Nomor SE.07-DIR/KRD/03/2023 tanggal 06 Maret 2023 tentang KUR Jo. Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk. Nomor : SE-08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang KUR Mikro dan Surat Kantor Pusat PT BRI (Persero) Tbk. Nomor B.11–DIR/MBD/01.2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Kupedes Rakyat s.d. Rp100 juta (sesuai dengan point nomor 3 tentang ketentuan Umum) Jo. Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk. Nomor SE.29DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes serta Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SE. 48-DIR/HCS/09/2020 tentang Peraturan Disiplin, Pelanggaran Fundamental Aspek Perkreditan, yang[ASUS2]  dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp934.861.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-228/PW13/5.2/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pemberian KUR dan KUPRA pada PT Bank BRI (Persero) Tbk. Unit Batu 2 Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta Tahun 2022 dan 2023 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,