| Petitum Permohonan |
- Menerima Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S-TAP/228/VII/RES.1.24/2025/Ditreskrimum TEntang Peralihan Status dari Saksi Menjadi Anak, tanggal 05 Agustus 2025 oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar hukum, sehingga oleh karenanya Penetapan a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;
- Menyatakan Surat PErintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/512/VII/RES.1.24/2025/Ditreskrimum, tanggal 15 Juli 2025 oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar hukum, sehingga oleh karenanya Penetapan a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar hukum, sehingga oleh karenanya Penetapan a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan demi hukum atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/642/V/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 27 Mei 2025 atas nama pelapor : DIAN PERMATA KUSRIYANTI;
- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan Anak terhadap diri PEMOHON;
- Menyatakan Surat Penitipan terhadap Pemohon tanpa adanya Surat Perintah Penahanan yang sah, yang mana esensinya adalah merampas kemerdekaan Pemohon adalh tidak sah;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;
|
