1.     Mengabulkan permohonan PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;

2.     Menyatakan TERMOHON PKPU-PT MAHAKAM SAWIT PLANTATION, berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan;

3.     Menunjuk seorang Hakim Niaga yang saat ini bertugas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON PKPU;

4.     Mengangkat Saudara :

• RANGGA MAINDRA SURYA DENOSCAR, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPPKP) Nomor: AHU-90AH.04.06-2022, tertanggal 15 Agustus 2022;

• DAVIN VARIAN, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPPKP) Nomor: AHU-168.AH.04.06-2023, tertanggal 18 Oktober 2023;

• MAHADI SIREGAR, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor: AHU-394 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022;

• GUNTUR RAMADHANI, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor: AHU-230.AH.04.05-2024 tertanggal 21 Oktober 2024;

selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU/ PT MAHAKAM SAWIT PLANTATION, dan/atau selaku Kurator apabila Termohon PKPU dinyatakan Pailit;

5.     Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/ PT MAHAKAM SAWIT PLANTATION, PARA PEMOHON PKPU dan PARA KREDITOR LAINNYA yang dikenal dengan surat tercatat, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;

6.     Membebankan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini kepada Termohon PKPU.