DAKWAAN 

P E R T A M A

------- Bahwa Terdakwa ACHMAD YAHYA M sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Graha KomunitAS Jalan Raya Sidogiri Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, di suatu tempat pada Kabupaten Pasuruan dan Kota Surabaya atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu beberapa kali memberikan uang yang seluruhnya sejumlah Rp2.978.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada ANWAR SADAD selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.35-3355 Tahun 2014 tanggal 22 Agustus 2014  tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.35-4635 Tahun 2014 tanggal 12 Nopember 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.35-3355 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dan selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.35-4362 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019  tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 merangkap sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.35-3810 Tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024, melalui staf kepercayaannya yaitu BAGUS WAHYUDYONO, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu supaya ANWAR SADAD memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas)/ Yayasan / Lembaga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA.) 2020, 2021 dan 2022 kepada Terdakwa, yang bertentangan dengan kewajiban ANWAR SADAD selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 12 huruf c, d dan e Peraturan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur

ATAU

K E D U A :

Bahwa Terdakwa ACHMAD YAHYA M sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Graha KomunitAS Jalan Raya Sidogiri Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, di suatu tempat pada Kabupaten Pasuruan dan Kota Surabaya atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri, memberi hadiah atau janji yaitu beberapa kali memberikan uang yang seluruhnya sejumlah Rp2.978.500 .000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pegawai Negeri yaitu kepada ANWAR SADAD selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.35-3355 Tahun 2014 tanggal 22 Agustus 2014  tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.35-4635 Tahun 2014 tanggal 12 Nopember 2014  tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.35-3355 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dan selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.35-4362 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 merangkap sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.35-3810 Tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024, melalui staf kepercayaannya yaitu BAGUS WAHYUDYONO, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut yaitu mengingat kekuasaan atau wewenang ANWAR SADAD selaku Wakil Ketua merangkap sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur baik secara langsung atau tidak langsung memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas)/ Yayasan / Lembaga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022 kepada Terdakwa, atau oleh Terdakwa dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan ANWAR SADAD selaku Wakil Ketua merangkap Anggota DPRD Jawa Timur