1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) dari PEMOHON/PT HITAKARA;

2. Menetapkan  PEMOHON/PT HITAKARA dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan PKPU a quo diucapkan;

3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT HITAKARA;

4. Mengangkat Saudara/i:

1. REZHA HELL DUMAIS, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (“SBPKP”) Nomor AHU-163.AH.04.06-2023, tertanggal 18 Oktober 2023;
2. TEUKU FAIZAL ASIKIN KARIMUDDIN, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (“SBPKP”) Nomor AHU-203.AH.04.05-2024,

Sebagai Tim Pengurus dalam perkara a quo, selanjutnya sebagai Tim Kurator dalam hal PT HITAKARA dinyatakan Pailit;

5. Memerintahkan Tim Pengurus yang diangkat untuk memanggil PEMOHON PKPU/DEBITOR, in-casu untuk menghadap dalam Sidang Rapat Permusyawaratan Hakim yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak tanggal Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a quo diucapkan; dan

6. Membebankan seluruh biaya perkara kepada PEMOHON PKPU HITAKARA.