1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Atas Prakarsa Sendiri (Volunteer) dari PEMOHON PKPU/PT KALTIM DIAMOND COAL tersebut;  

2. Menetapkan PEMOHON PKPU/PT KALTIM DIAMOND COAL dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) selama 45 (empat puluh lima) hari;

3. Menunjuk Hakim Niaga dari lingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini; 

4. Menunjuk dan mengangkat:

1. Sdr. RONY PURWANTO PURBA, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-83.AH.04.06-2022 tertanggal 15 Agustus 2022, beralamat di Law Office RONY PURBA & PARTNERS, Komp. Ruko Sentra Menteng Blok MN 58, Bintaro Jaya Sektor 7, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten;
2. Sdr. REKSATUA PARASIAN, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-198.AH.04.06-2024 tertanggal 12 November 2024, beralamat di Law Office RONY PURBA & PARTNERS, Komp. Ruko Sentra Menteng Blok MN 58, Bintaro Jaya Sektor 7, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten;
3. Sdr. PANCE MARULI TUA SILABAN, S.H., M.H., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-207.AH.04.06-2024 tertanggal 21 November 2024, beralamat di PNSP LAW FIRM, Samofis Griya Upakara Lt. 3, Unit 3A, Jl. Cikini IV No. 10-15, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat;

untuk bertindak secara bersama-sama selaku Tim Pengurus PEMOHON PKPU/PT KALTIM DIAMOND COAL;  

5. Menetapkan besarnya imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

6.Menangguhkan biaya perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.