1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon PKPU untuk seluruhnya;

2. Menyatakan PT Tiga Pilar Utama Sejahtera dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan segala akibat hukumnya;

3. Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara kepada TERMOHON PKPU (PT Tiga Pilar Utama Sejahtera) berkedudukan di Jl. Kiai Abdul Karim No.37-39, RT 002 RW 002, Kel. Gunung Anyar, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan a quo diucapkan;

4. Menunjuk dan Mengangkat Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;

5. Menunjuk dan Mengangkat saudara :

1. Sahlan, S.H., S.Pd., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-289AH.04.03-2021 tanggal 14 April 2021;
2. Tri Ari Sulistyawan, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-1AH.04.06-2026 tanggal 26 Januari 2026
3. Elvi Yuliana, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-137. AH.04.05-2025 tanggal 09 Juli 2025;

Yang memilih kedudukan hukum kantor Tim Pengurus yang beralamat di Jl. Raya Darmo Baru Barat No 3E, Sonokwijenan, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya
Secara bersama-sama sebagai Tim Pengurus PT Tiga Pilar Utama Sejahtera (Dalam PKPU) atau selaku Kurator apabila nantinya Termohon PKPU dinyatakan Pailit;

6. Menetapkan Biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa Bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Pengurus Selesai Menjalankan Tugasnya

7. Membebankan biaya Permohonan PKPU ini kepada TERMOHON PKPU;